Assalamu'alaikum, Wr, Wb Selamat Datang di dunia Pendidikan
RSS
 

Mengapa Memilih Profesi Guru

19 Sep

Pendahuluan

Profesionalisme guru adalah isu yang paling serius diantara permasalahan lain yang dihadapi guru kita. Pembicaraan mengenai problematika guru sering sampai pada kesimpulan bahwa sampai hari ini sepertinya guru “belum percaya diri” menyebut profesi mereka sebagai sebuah profesi yang sejajar dengan profesi lainnya, seperti dokter, pengacara, hakim, atau psikolog. Dengan kata lain, guru seperti “tak bisa” menyebut diri mereka sebagai seorang profesional yang sejajar dengan para profesional di bidang yang lain.

Hal ini disebabkan karena mereka sadar bahwa suatu jenis pekerjaan yang disebut profesi idelnya memiliki kedudukan lebih dibanding dengan pekerjaan lain yang tidak dianggap sebagai profesi. Kedudukan lebih itu bisa berupa materiil maupun sprirituil. Disamping itu, untuk menjadi profesional harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Seorang profesional menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lebih dibanding pekerja lainnya. Maka untuk menjadi profesional, seseorang harus memenuhi kualifikasi minimun, sertifikasi, serta memiliki etika profesi (Nurkholis, 2004).

Kalau kita bandingkan dengan profesi guru dengan profesi terhormat lainnya, seperti dokter, pengacara, dan akuntan, maka kita akan melihat betapa besarnya perbedaan profesi guru dengan profesi lainnya itu. Lazim diketahui bahwa untuk menjadi seorang dokter, pengacara, dan akuntan, misalnya, membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama. Mereka harus mengikuti berbagai jenis jenjang pendidikan formal, praktek lapangan, atau magang dalam waktu tertentu di bidangnya masing-masing. Bahkan, di negara-negara maju, seperti Jerman dan Amerika, konon untuk mendapatkan status guru seseorang harus magang di lembaga pendidikan minimal dua tahun. Hal ini dilakukan sebagai salah satu jaminan bahwa yang bersangkutan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selama ini dalam anggapan masyarakat – khususnya masyarakat perkotaan, atau daerah yang wilayahnya telah mengalami kemajuan ekonomi – pekerjaan guru dianggap tidak menjanjikan masa depan. Bagi alumni perguruan tinggi, profesi guru hanyalah pekerjaan ”sambilan”, daripada sama sekali menganggur. Di daerah pedesaan yang tingkat kecerdasan rata-rata masyarakat masih ”rendah” guru dihormati, namun penghargaan tersebut terasa semu. Karena masyarakat akan jauh menghormati elite desa yang lebih kaya secara materi dan berkuasa dalam pemerintahan di desa.

Guru dalam sejarah sosial intelektual Indonesia, dapat ditelusuri dari sejarah sekolah di Indonesia, bermula pada zaman penjajahan Belanda. Surat Keputusan Raja Belanda Nomor 95 tanggal 30 September 1848. yang didorong oleh kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda, yang menuntut tanggung jawab etis pemerintah di daerah jajahannya.

Dengan anggaran f.25.000,00 dibuka 20 sekolah negeri di kota karesidenan. Pada tahun 1883 anggaran naik menjadi f.1.196.000,00. Keputusan Raja No 44 tanggal 28 September 1882, membagi sekolah dasar menjadi dua kategori. SD Kelas Pertama untuk bangsawan pribumi dan penduduk kaya. SD Kelas Dua untuk pribumi umum. Maka lahirlah lapisan intelektual pertama pribumi Indonesia. Ketika terbuka kesempatan melanjutkan sekolah, anak para priyayi memilih Sekolah Raja, calon pangreh praja, sedang kaum pribumi biasa memilih Sekolah Guru atau SIOVIA Sekolah Dokter Jawa.

Peran para guru menonjol karena dalam wacana kemajoean, bersaing dengan kaum bangsawan setidaknya karena dua alasan. Pertama, profesi guru hingga masa ini menghimpun porsi terbesar dari orang- orang pribumi berpendidikan terbaik. Sebagai pendidik mereka merupakan pihak yang paling merasa terpanggil untuk mengemban misi suci mencerahkan saudara sebangsanya.

Kedua, fakta bahwa profesi guru kurang dihargai dibanding pangreh praja. Hal ini menstimulasi guru untuk menjadi artikulator dari konsep “kemajoean” Peran menonjol dari para guru ini menunjukkan bahwa bibit intelegensia berasal dari lingkaran guru. Kelompok guru mengidentifikasi diri sebagai “bangsawan pikiran” dalam membedakan diri dengan bangsawan usul yang kebanyakan duduk sebagai pegawai administrasi pemerintah jajahan.

Ketika Jepang datang, mereka juga mempergunakan guru dan sekolah sebagai wahana mobilisasi budaya Asia Timur Raya. Jepang membangun kekuatan pribumi mendirikan tentara PETA, Pembela Tanah Air. Kelompok guru menjadi barisan terpelajar yang dapat cepat dilatih menjadi perwira. Mereka inilah kelak ketika kemerdekaan memerlukan TRI, maka guru Soedirman diangkat menjadi Jenderal. Guru Soeharto menjadi Letnan Kolonel. Guru adalah pelopor kemajuan, pelaku mencerahkan bangsa dan menjadi pemimpin tentara. Sedang administrasi negara, dipegang oleh birokrasi pangreh praja pemerintah penjajah.

Guru Republik Indonesia
Setelah penyerahan kedaulatan Desember 1949, negara memproduksi guru secara besar-besaran. SGB mencetak guru SD, SGA mencetak guru SMP, B1 dan B2 mencetak guru SLTA. Dalam sepuluh tahun terbentuklah lapisan guru RI keluaran sekolah guru. Tradisi lama terulang kembali, guru diatur oleh birokrat. Guru menjadi lapisan pegawai negeri terendah.

Orde Baru melakukan operasi teritorial dengan menempatkan bintara pembina desa. Di kecamatan ada koramil dipimpin oleh perwira. Kehadiran mereka menyaingi peran intelektual guru. Ketika datang sarjana pembina lapangan pertanian, petugas lapangan Keluarga Berencana, tenaga lapangan industri kecil dan sebagainya, wibawa guru makin tertekan ke bawah. Guru yang “hanya” tamatan SGB kehilangan harga sosialnya. Pendidikan lebih dikuasi oleh orang kantor pendidikan. Pengangkatan dan peningkatan pangkat menjadi permainan birokrasi, dan guru korbannya. Birokrasi mengatur kurikulum, menentukan buku pelajaran, penyalur pakaian seragam dan alat tulis. Guru menjadi petugas pengecer di sekolah.

Dengan memaksa murid membeli semua yang ditawarkan. Wibawa guru yang kalah dari bintara, disaingi petugas lapangan, direndahkan oleh birokrasi. Guru merintih dengan lagu penghibur, pahlawan tanpa tanda jasa. Guru membuat birokrat dapat penghargaan, dengan prestasi juara cepat tepat dan atau cerdas cermat PMP. Guru menjadi operator memelihara ketaatan rakyat pada penguasa. Pelajaran sekolah kurang penting dibanding latihan P4. Olahraga kurang penting dibanding upacara kesaktian Pancasila, dan Paskibra.

Mungkin birokrat dan politikus masih belum sadar bahwa mengorbankan sekolah dengan operator para guru yang kehilangan harga diri yang direbut petugas teritorial, sekarang kita menuai kemerosotan mutu siswa atau pendidikan. Akibatnya kita saksikan sekarang. Dalam cabang olahraga, memalukan dalam prestasi, jumlah kontingen ke Asian Games lebih kecil dari Singapura yang penduduknya seperlima puluh dari penduduk kita.

Pernah terbetik hasrat meningkatkan kesejahteraan guru dan profesi guru, dengan membentuk UU Guru dan Dosen. Tapi niat itu tak menjadi kenyataan karena kepandaian berhitung dari birokrasi Departemen Keuangan dan keterampilan manajemen birokrasi Diknas, dan kecerdikan politik Komisi X DPR RI. Maka kesejahteraan dan mutu guru yang semula menjadi harapan guru, berbalik menjadi sumber kekecewaan guru. Menurut para perencana Diknas, UU Guru dan Dosen belum tentu terlaksana dalam sepuluh tahun ke depan.

Mutu Pendidikan
Jumlah guru swasta dan negeri jumlahnya mencapai 2,8 juta orang. Guru swasta 500.000. Hanya 350.000 guru berijazah S1 memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi guru profesional sesuai UU. Sebanyak 450.000 orang guru honorer dengan sistem honor dibayar seharga seminggu untuk kerja sebulan. Pendidikan guru diubah tanpa dukungan pengetahuan tentang anak dan sekolah, sebab tidak satu pun IKIP yang mempunyai lembaga penelitian anak.

Guru dididik berdasarkan ilmu yang kadaluarsa. Cara mengajar hanya dikenal ceramah, tanya jawab dan diskusi. Warisan penyelenggaraan pendidikan dari zaman penjajahan Belanda yang menghapal, zaman Jepang mengutamakan latihan perang baris berbaris. Para ahli pendidikan miris memperjuangkan gagasan atau memperkenalkan paradigma pendidikan progresif. Mereka mengeluh bahwa pendidikan tidak diurus guru atau ahli pendidikan, karena menteri pendidikannya bukan guru.

IKIP putus asa mendidik guru sehingga dibubarkan dan diubah menjadi universitas negeri. Praktek mengajar yang umumnya masih mengutamakan hapalan, terutama untuk ujian. Setelah reformasi perubahan fundamental dari kurikulum berorientasi materi pelajaran (materio centro) diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi, sayangnya di tingkat birokrasi falsafah dan teori pendukungnya kurang dipahami. Sedang para guru menganggapnya sebagai barang baru yang tak pernah dikenalnya. Maka gagal menjadi pemicu perubahan paradigma baru Pembelajaran Berpusat Siswa.

Undang-undang Pendidikan yang mengubah pengertian pendidikan dari mengajar, membimbing, dan melatih, menjadi mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif, terancam mandeg karena Kepmen No 22, 23, 24 tentang standar isi dan kompetensi yang ternyata balik lagi pada prinsip kurikulum 1994, yang mengabaikan tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas, yang mengutamakan iman takwa, akhlak mulia, karakter dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan. Dalam kondisi seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa kambing hitam kegagalan pendidikan adalah guru.

Amerika Serikat (1983) dilanda kesadaran “A Nation at Risk, The imperative for Education Reform” memaparkan indikasi pemenuhan mutu pendidikan segera mengundang respon presiden dan para gubernur negara bagian (1989) menyusun sasaran-sasaran pendidikan antara lain paradigma baru “Contextual Teaching and Learning”. Sebuah konsep pendidikan progresif yang konsep awalnya diperkenalkan John Dewey.
Unesco memang menyimpulkan bahwa rendahnya mutu pendidikan negara berkembang adalah karena lemahnya komitmen para pemimpin terhadap pendidikan. Mutu pendidikan menuntut pembaruan penyelenggaraan pendidikan, lihat UU Sisdiknas Pasal 4. Besarnya angka putus sekolah sehingga 64,8 persen penduduk usia 15 tahun ke atas hanya mencapai pendidikan SD atau masa sekolah hanya 5 tahun, menuntut kecanggihan pengelolaan.

Bahwa guru adalah ujung tombak dan kambing hitam dalam kegagalan pendidikan. Tetapi gurulah yang harus berdiri paling depan untuk memilih paradigma progresif pembelajaran. Juga harus menjadi komitmen para pemimpin politik.. (Sumber : Kutipan Suara Pembaruan, 25 November 2006)

RUMUSAN MASALAH

Ada beberapa hal permasalahan berkaitan dengan pilihan seseorang untuk menjadi profesi guru ;

a. Apakah Peraturan Pemerintah sudah mendukung tentang pengangkatan jabatan guru saat ini ?
b. Apakah profesi guru dapat menjadi kebanggaan bagi setiap orang ?
c. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan Sertifikasi guru oleh Pemerintah , guna menunjang kesejahteraan ?

PEMBAHASAN
Di Indonesia, setelah lulus dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan bekerja di lembaga pendidikan, maka seseorang langsung disebut guru. Bahkan, banyak pula lulusan non-LPTK, namun bekerja di lembaga pendidikan, juga disebut guru. Untuk disebut sebagai guru sangatlah mudah, sehingga profesi ini sering dijadikan pelarian oleh banyak sarjana kita setelah gagal memeperoleh pekerjaan lain yang mereka anggap “lebih baik”.

Kemudian, untuk mendapatkan izin kerja, pada ketiga profesi yang disebut di atas, harus memiliki izin praktik dari lembaga terkait atau sertifikat dari lembaga profesi. Izin atau sertifikat itu diperoleh melalui serangkaian tes kompetensi yang terkait dengan profesi maupun sikap dan perilaku. Organisasi profesi memiliki kontrol yang ketat terhadap anggotanya, bahkan berani memberikan sanksi jika terjadi penyalahgunaan izin. Tetapi di negeri ini, izin kerja sebagai guru, berupa akta mengajar, diperoleh secara otomatis begitu seseorang_lulus_dari_LPTK.

Apalagi kalau kita membandingkannya dari sisi kesejahteraan, maka perbedaannya akan semakin kentara. Tiga profesi yang dijadikan model perbandingan di atas memiliki standar gaji dan renomerasi yang jelas. Sebagai seorang profesional, mereka mampu menghargai diri sendiri, mereka juga mampu menjaga etika profesi dengan baik. Namun banyak guru di pelosok negeri ini yang bergaji Rp. 70.000 per bulan. Banyak guru yang gajinya di bawah buruh pabrik. Gaji guru tidak mengikuti standar UMK, karena kebanyakan dibayar berdasarkan jumlah jam mengajar, dan kebanyakan guru tidak memiliki serikat pekerja, sehingga tidak bisa menuntut hak-haknya. Akhirnya, untuk mencukupi kebutuhan hidup harus membanting tulang di luar profesi keguruan, seperti mengojek atau berjualan. Padahal mereka dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa, sebuah tuntutan yang amat berat. Jika kualitas pendidikan di negeri ini rendah, pantaskah kita_menyalahkan,gurunya_tidak_profesional?

PENGERTIAN PROFESI

Profesi berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi: kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keah-lian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.

Jabatan Guru Sebagai Suatu Profesi
Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (meng-ajar, mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari pekerjaan ini se- seorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Hal ini berlaku sama pada pekerjaan lain. Namun dalam perjalanan selanjutnya, mengapa profesi guru menjadi berbeda dari pekerjaan lain. Menurut artikel “The Limit of Teaching Proffesion,” profesi guru termasuk ke dalam profesi khusus selain dokter, penasihat hukum.

Kekhususannya adalah bahwa hakekatnya terjadi dalam suatu bentuk pelayanan manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan profesi ini hendaknya menyadari bahwa ia hidup dari padanya, itu haknya; ia dan keluarga-nya harus hidup akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kese- diaannya untuk melayani sesama.

Di lain pihak profesi guru juga disebut sebagai profesi yang luhur. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan profesinya dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi. Mereka (guru) dalam ke-adaan darurat dianggap wajib juga membantu tanpa imbalan yang cocok. Atau dengan kata lain hakikat profesi luhur adalah pengabdian kemanusia-an.

Dua Prinsip Etika Profesi Luhur

Tuntutan dasar etika profesi luhur yang pertama ialah agar profesi itu dijalankan tanpa pamrih. Dr. B. Kieser menuliskan:
“Seluruh ilmu dan usahanya hanya demi kebaikan pasien/klien. Menurut keyakinan orang dan menurut aturan-aturan kelompok (profesi luhur), para profesional wajib membaktikan keahlinan mereka semata-mata kepada kepentingan yang mereka layani, tanpa menghitung untung ruginya sendiri. Sebaliknya, dalam semua etika profesi, cacat jiwa pokok dari seorang profe-sional ialah bahwa ia mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepen-tingan klien.” Yang kedua adalah bahwa para pelaksana profesi luhur ini harus memiliki pegangan atau pedoman yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi, agar kepercayaan para klien tidak disalahgunakan. Selanjutnya hal ini kita kenal sebagai kode etik. Mengingat fungsi dari kode etik itu, maka profesi luhur menuntut seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam ke-adaan apapun tetap menjunjung tinggi tuntutan profesinya.

Tuntutan Seorang Guru

Di atas telah dijelaskan tentang mengapa profesi guru sebagai profesi khusus dan luhur. Berikut akan diuraikan tentang 2 tuntutan yang harus dipilih dan dilaksanakan guru dalam upaya mendewasakan anak didik. Tuntutan itu adalah:
1. Mengembangkan visi anak didik tentang apa yang baik dan mengembangkan self esteem anak didik.
2. Mengembangkan potensi umum sehingga dapat bertingkah laku secara kritis terhadap pilihan-pilihan. Secara konkrit anak didik mampu mengambil keputusan untuk menentukan mana yang baik atau ti-dak baik.

Apabila seorang guru dalam kehidupan pekerjaannya menjadikan pokok satu sebagai tuntutan yang dipenuhi maka yang terjadi pada anak didik adalah suatu pengembangan konsep manusia terhadap apa yang baik dan bersifat eks-klusif. Maksudnya adalah bahwa konsep manusia terhadap apa yang baik hanya dikembangkan dari sudut pandang yang sudah ada pada diri siswa sehingga tak terakomodir konsep baik secara universal. Dalam hal ini, anak didik tidak di-ajarkan bahwa untuk mengerti akan apa yang baik tidak hanya bertitik tolak pada diri siswa sendiri tetapi perlu mengerti konsep ini dari orang lain atau lingkungan sehingga menutup kemung-kinan akan timbulnya visi bersama (kelompok) akan hal yang baik.

Berbeda dengan tujuan yang pertama, tujuan yang kedua lebih menekankan akan kemampuan dan peranan lingkungan dalam menentukan apa yang baik tidak hanya berdasarkan pada diri namun juga pada orang lain berikut akibatnya. Di lain pihak guru mempersiapkan anak didik untuk melaksanakan kebebasannya dalam mengem- bangkan visi apa yang baik secara kon-krit dengan penuh rasa tanggung jawab di tengah kehidupan bermasya-rakat sehingga pada akhirnya akan terbentuklah dalam diri anak sense of justice dan sense of good.

Komitmen guru dalam mengajar guna pencapaian tujuan mengajar yang kedua lebih lanjut diuraikan bahwa guru harus memiliki loyalitas terhadap apa yang ditentukan oleh lembaga (sekolah). Sekolah selanjutnya akan mengatur guru, KBM dan siswa supaya mengalami proses belajar mengajar yang berlangsung dengan baik dan supaya tidak terjadi penyalahgunaan jabatan. Namun demikian, sekolah juga perlu memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan, memvariasikan, kreativitas dalam merencanakan, membuat dan mengevaluasi sesuatu proses yang baik (guru mempunyai otonomi). Hal ini menjadi perlu bagi se- orang yang profesional dalam pekerjaannya.

Masyarakat umum juga dapat membantu guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap `proses’ anak didik. Ma-syarakat dapat mengajukan saran, kritik bagi lembaga (sekolah). Lembaga (sekolah) boleh saja mempertimbangkan atau menggunakan masukan dari masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tetapi lembaga (sekolah) atau guru tidak boleh bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat karena hal ini menyebabkan hilangnya profesionalitas guru dan otonomi lembaga (sekolah) atau guru.

Dengan demikian, pemahaman akan visi pekerjaan sesuai dengan etika moral profesi perlu dipahami agar tuntutan yang diberikan kepada guru bukan dianggap sebagai beban melainkan visi yang akan dicapai guru melalui pro-ses belajar mengajar. Guru perlu diberikan otonomi untuk mengembangkan dan mencapai tuntutan tersebut.

Undang-Undang Guru dan Dosen lahir melengkapi dan menguatkan semangat perbaikan mutu pendidikan nasional yang sebelumnya juga sudah tertuang dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita berharap, kedua undang-undang ini mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi lahirnya para guru yang betul-betul profesional dalam makna yang sesungguhnya. Lebih jauh kita berharap, kedua undang-undang ini akan membuka jalan terang bagi segenap anak bangsa ini untuk secara perlahan tapi pasti keluar dari berbagai krisis yang melilit bangsa ini melalui perbaikan mutu pendidikan nasional dengan membentuk guru yang profesional sebagai entry point.

Sebagai implementasi dari undang-undang yang baru ini, pemerintah telah merencanakan akan melakukan program sertifikasi guru dalam waktu dekat. Seperti yang dikatakan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Fasli Jalal bahwa pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk sertifikasi para guru, dan diharapakan dalam enam bulan telah keluar PP dan telah ditunjuk LPTK penyelenggara sertifikasi. Setelah itu, dilangsungkan pendidikan profesi serta uji sertifikasi_bagi_para_guru_yang_sudah_sarjana(Kompas,27/02/2006)

Sekalipun masih ada perdebatan tentang siapa yang paling berhak menyelenggarakan program sertifikasi dan yang melakukan uji komptensi guru, namun terlepas dari siapa yang meyelenggarakan, program sertifikasi dan uji kompetensi jelas akan berdampak positif bagi proses terbentuknya guru yang profesional di masa datang. Selain karena dengan program sertifikasi dan uji kompetensi akan ada proses terukur bagi seseorang layak disebut sebagai guru, juga karena program ini bisa menjawab permasalahan klasik guru menyangkut kesejahteraan karena pasal 16 ayat (1) dan (2) UU 14/2005 menyebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dan diberikan oleh pemerintah kepada guru sekolah negeri/swasta.

Konsekuensi logis dari UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersirat maupun tersurat, bahwa seorang guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, seperti disebutkan pada (Pasal 1 Ketentuan Umum), dan guru harus profesional, dan dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan_pendidikan_profesi

Oleh sebab itu, sejalan dengan Pasal 2 dinyatakan bahwa Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesioanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, dan Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan_yang_terakreditasi_atau_ditunjuk_pemerintah.

Dampak dari kepemilikan sertifikasi pendidikan, maka guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Selanjutnya Pemerintah memberikan tunjangan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pemberian tunjangan profesional tidak membedakan antara guru yang diangkat_pemerintah_maupun_masyarakat.

Selain itu, UU tersebut akan dapat mengangkat marwah dan martabat guru secara hakiki, karena selama ini andil dan kontribusi guru di dalam mencerdaskan anak negeri ini sepertinya dipandang sebelah mata, dan memandang profesi guru sebagai profesi biasa. Ini terjadi selama ini direpublik ini, sehingga masa depan guru suram dan profesi guru tidak_menjanjikan,bahkan_terkesan_dilecehkan.

UU guru dan dosen, seperti Pasal 8 menyatakan bahwa : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi pendidikan akan dapat diperoleh bilamana guru telah memiliki kualifikasi akademis minimal S-1/D-IV sejak pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah. Kemudian guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, sebagaimana dipersyaratkan oleh UU. Setelah uji kompetensi tersebut, barulah guru dan dosen memiliki sertifikasi pendidik, dan barulah akan terangkat marwah dan kehidupan guru secara hakiki, yakni hidup sejahtera dengan penghasilan yang layak sebagaimana yang dicita-citakan_oleh_setiap_guru_Indonesia.

Untuk memperoleh sertifikasi pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, dan perlu kerja keras para guru. Sertifikasi pendidik akan dapat diperoleh bilamana guru dengan sungguh-sungguh belajar dan tentunya sertifikasi pendidik, akan didapat oleh guru-guru yang berkualitas dan selama ini sudah menunjukan kinerja baik, dan memilih profesi guru merupakan pilihan nuraninya. Tak kalah pentingnya, adalah guru-guru yang mau belajar dan belajar, selalu mengikuti berbagai diklat-diklat, serta menyadari bahwa ilmu yang selama ini yang dimiliki terasa masih kurang.

Oleh sebab itu, kualitas guru secara pribadi terlihat dari penampilannya, dan prestasi akademiknya, serta moralitas dan tanggungjawabnya di dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawab profesinya, serta wawasan keilmiah dan intelektualnya, baik di dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas maupun di lingkungan sekitarnya.

Sertifikasi pendidik harus dimiliki oleh setiap guru, dan untuk memperolehnya tentunya memerlukan berbagai persiapan, baik mental maupun ilmunya, dan bukan sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi bila kita sudah mempersiapkan diri belajar dan terus belajar, maka sertifikasi pendidik akan dapat kita peroleh, dan bila sudah kita miliki, maka tentunya akan dapat secara perlahan tapi pasti merubah kesejahteraan guru.

Salah satu program kerja Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo
yang akan diwujudkan awal bulan Desember ini adalah pencanangan dan pemantapan
guru sebagai profesi. Melalui moto ”Guru sebagai Profesi” Depdiknas berencana untuk
meningkatkan kualitas guru dan sekaligus mengembangkan profesi guru sejajar dengan
profesi lain yang dianggap ”terhormat” di tengah masyarakat.

Gagasan mendiknas Bambang Sudibyo untuk memantapkan ”guru sebagai profesi”
merupakan gagasan yang konstruktif bagi peningkatan profesionalisme guru Indonesia
yang selama ini sangat memprihatinkan. Para guru di Indonesia – yang merupakan
komponen inti pembelajaran di sekolah – dalam dua dekade terakhir semakin dihanyuti
kultur pragmatisme.

Kultur kemalasan untuk terus belajar mengembangkan ilmu dan wawasan sosial, kultur aji mumpung dengan terlibat praktik ”korupsi” kecil-kecilan di sekolah (memberi les privat
dengan kompensasi ”uang” dan nilai, aktif sebagai makelar buku-buku pelajaran, hingga
bisnis seragam siswa), serta kultur ”birokratis” yang begitu patuh kepada atasan dan
birokrat pendidikan agar cepat naik pangkat. Serta banyak perilaku subjektif lain
yang tidak mencerminkan karakter ”ideal” sebagai sosok pendidik dan pengajar yang
seharusnya_berintegritas_tinggi.

Gagap Beradaptasi

Kualitas guru-guru di Indonesia – khususnya yang berstatus PNS dan guru sekolah
swasta yang ”hidup segan mati tak mau” – juga saat ini berada dalam titik ”rendah”.
Para guru tidak hanya gagap dalam beradaptasi dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan fenomena sosial kemasyarakatan, mereka juga terjebak dalam
kebiasaan menjadi ”robot” kurikulum pendidikan. Prakarsa dan inisiatif para guru
untuk belajar menggali metode,
bahan ajar dan pola relasi belajar-mengajar yang baru sangat
minimalis. Tidak mengherankan ketika Depdiknas merekonsepsikan dan
mengimplementasikan kerangka kurikulum pembaruan, KBK (Kurikulum
Berbasis Kompetensi), banyak guru yang sangat sulit memahami. Banyak yang
menggerutu dan beranggapan KBK hanya sebagai wujud kurikulum yang ”ngayawara”
(tidak_realistik).

Rendahnya mutu atau kapabilitas guru di Indonesia, selama ini disebabkan oleh beberapa
faktor. Pertama, faktor struktural. Para guru selama tiga dekade Orde Baru dijadikan
”bemper” politik bagi kekuatan Partai Golkar. Guru dijadikan agen politik pembangunanisme
dan juga agen pemenangan program politik Golkar. Melalui organisasi Korpri dan PGRI,
mereka_dijadikan_proyek_korporatisme_negara.

Akibatnya para guru tidak memiliki jiwa pembaruan dan inisiatif dalam menggali khazanah ilmu
pengetahuan serta keberanian mengembangkan inovasi pembelajaran yang terlepas dari politik pendidikan.

Kedua, kuatnya politik pendidikan, yang mengontrol arah dan sistem pendidikan selama tiga dekade membuat para guru seperti ”robot” yang dipenjara melalui tugas-tugas kedinasan yang stagnan. Ketiga, rendahnya tingkat kesejahteraan guru Indonesia membuat mereka tidak bisa optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar karena selalu mengurusi persoalan ekonomi keluarga. Keempat, kuatnya kultur feodalistik dalam dunia pendidikan, sehingga tidak terjadi proses ”social clustering” dan regenerasi ekslusif komunitas guru_muda.

Pola regenerasi bukan atas dasar kemampuan akademik dan kemampuan mengajar guru, namun level kepangkatan. Pemerintah selama ini tidak memiliki kerangka acuan untuk meningkatkan kualitas sosial dan intelektual para guru. Berbagai upaya internal di birokrasi pendidikan yang konon untuk meningkatkan kapabilitas profesi guru, justru lebih banyak pada kegiatan pembinaan dan pendisiplinan guru dalam optik pemahaman kekuasaan. Para guru dibina dan didisiplinkan pengetahuan, dan sikapnya selaras dengan kehendak penguasa, agar tidak mengajarkan sesuatu yang_berbeda_dengan_doktrin_negara.

Mem-”profesi”-kan guru sebenarnya memiliki konsekuensi sosial, yakni: pertama, guru harus mematuhi kode etik dan melaksanakan mandat publik secara bijaksana dan bertanggung gugat. Tentang pengaturan kode etik guru saat ini tengah menjadi wacana di masyarakat dan RUU Guru yang memuat pasal-pasal kode etik guru tengah diperdebatkan oleh berbagai kalangan pegiat dunia_pendidikan.

Kedua, para guru dituntut untuk memiliki keahlian profesi yang terukur dan teruji sesuai fungsi dan perannya. Keahlian profesi guru dalam hal penguasaan materi pengetahuan,
penguasaan kemampuan ajar dan pengembangan bahan ajar, berinteraksi dengan anak didik-guru-masyarakat sesuai kapasitas yang dimiliki. Ketiga, para guru dituntut untuk memiliki kompetensi profesi. Yakni dalam hal skill atau kemampuan sebagai pengajar dan pendidik yang cakap membimbing siswa dalam menyerap dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam dinamika kehidupan_nyata.

Untuk mewujudkan guru sebagai profesi, pemerintah – khususnya pembuat kebijakan dan otoritas pendidikan – memiliki tanggung jawab yang berat, yakni berkewajiban memfasilitasi proses dan aktivitas pengembangan keahlian profesi guru melalui kegiatan pelatihan (workhsop), penyebaran informasi, penyuluhan dan pembimbingan akademik dan karier. Andaikata kelak UU Sisdiknas menyatakan 20% pengeluaran APBN diperuntukkan bagi bidang pendidikan, maka pengalokasiannya lebih untuk kegiatan pengembangan keahlian profesi guru ketimbang untuk peningkatan_tunjangan_gaji.

Bagi kalangan guru sendiri mereka memiliki beban untuk menghilangkan kultur feodalistik, pragmatisme dalam relasi dan proses pembelajaran. Para guru harus pula memiliki semangat untuk berubah dan mengubah kondisi dunia pendidikan nasional yang memprihatinkan dalam segala hal. Jika tidak, maka idiom ”guru sebagai profesi” hanya akan terus di awang-awang.

Guru profesional
Niat memperbaiki mutu pendidikan menuntut guru dijadikan “tenaga profesional” (UU Sisdiknas 2003 Pasal 39:2) dan itu berarti guru secara aktif dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pendidikan (nasional/lokal), dan pengetahuan, keterampilan profesional, status sosial, dan kesejahteraannya ditingkatkan secara terencana dan progresif.

Menjadi tenaga profesional seperti ditegaskan UU Sisdiknas adalah das sollen-nya seorang guru. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terwujud? Tampaknya perlu ada komitmen lebih tegas untuk menjadikan pekerjaan guru sebagai profesi, sama seperti seorang dokter atau pengacara, yang memandang pekerjaannya pertama-tama sebagai pelayanan luhur terhadap sesama manusia. Dan karena itu, harus mulia dan bermartabat. Sebuah pekerjaan disebut sebagai profesi jika pekerjaan itu membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang relatif lama, mempraktikkan profesinya secara bebas namun dalam koridor hukum yang berlaku, mempunyai kode etik, tergabung dalam serikat pekerja, memiliki kondisi kerja yang pantas, dan berprestise karena dibayar pantas oleh masyarakat.

Jika diukur dengan standar ini, guru di Indonesia belum memenuhi standar profesi. Diubahnya IKIP menjadi universitas, memberangus kemungkinan calon guru mendapat kompetensi pedagogis dan didaktis, dua kemampuan dasar yang perlu dimiliki seorang guru profesional. Jumlah guru yang “banyak” dan ditemukan di mana-mana, standar perekrutan dan gaji yang rendah, senantiasa dikelola oleh birokrat yang tak memiliki latar belakang guru, menjadikan profesi guru kurang berprestise sehingga tidak menarik bagi orang-orang muda berbakat. Guru pun akhirnya tak bangga dengan diri dan pekerjaannya sehingga menderita sindrom degradasi profesi. Bagaimana mungkin pendidikan akan bermutu jika guru yang adalah jantung pendidikan tidak memiliki kebanggaan profesional dan menjadikan profesi guru sebagai dermaga alternatif dari kegagalan mencari kerja yang layak di tempat lain?

Waktu luang
Waktu luang (leisure time) sudah lama menjadi sebuah bagian proses pembudayaan. Salah satu tujuan pendidikan klasik (Yunani-Romawi) adalah menjadikan manusia makin menjadi “penganggur terhormat”, dalam arti semakin memiliki banyak waktu luang untuk mempertajam intelektualitas (mind) dan kepribadian (persona). Jika dikatakan tujuan pendidikan adalah pemerdekaan, itu berarti orang harus menjauhkan diri dari kondisi para servus (budak) yang tidak pernah memiliki waktu luang karena harus terus bekerja dengan tangan dan kakinya. Jadi orang yang profesional adalah orang yang terus-menerus membudayakan diri dengan memiliki cukup waktu luang untuk mempertajam daya intelektualnya, meningkatkan kesehatan fisik dengan olahraga dan seni, memiliki kesempatan untuk menikmati alam dengan berlibur dan santai. Inilah yang menjadi latar belakang penetapan hari kerja lima hari seminggu yang kini menjadi ciri khas negara-negara modern dan maju.

Mampukah guru-guru Indonesia memiliki waktu luang sebagai sebuah proses pembudayaan? Gaji yang rendah membuat guru kurang sejahtera. Karena itu, mereka harus nyambi kerja di bidang lain, bahkan tidak jarang menjadi tukang ojek dan tukang becak dan sebagian menjadi debt collector. Para guru Indonesia tidak mampu membeli buku-buku baru untuk mempertajam intelektualitasnya, belum menikmati hak dasar untuk training atau kursus-kursus penyegaran, dan tentu tak punya waktu luang untuk membaca buku, jurnal, majalah, apalagi berlibur santai bersama keluarga. “Waktu luang” bagi guru kita masih merupakan kemewahan sehingga sebenarnya para guru kita belum memenuhi das sollen-nya sebagai agent of change (Delors), manusia pembudaya dan pemerdeka. Sebab, mereka sendiri tak berubah kondisinya menjadi lebih baik, tak merdeka dari kemiskinan, dan tak menikmati kebudayaan intelektual yang seharusnya milik mereka.

Agar seorang guru bermartabat dan mampu “membangun” manusia muda, berapa seharusnya gaji yang pantas? Kita ambil paradigma pendidikan klasik Yunani Kuno. Sekitar abad ke-6 SM, di masyarakat polis Yunani sudah muncul kelompok guru profesional yang disebut kaum sofis, yang mengajar anak-anak muda Yunani. Kaum sofis ini mahir dalam ilmu mengajar, dialektika, dan retorika, mempunyai status terhormat di masyarakat polis sehingga disebut kaum cendekiawan yang dikontrak mahal untuk mengajar. Dalam catatan sejarawan pendidikan HI Marrou dijelaskan gaji yang diminta guru Protagoras untuk mendidik seorang anak selama tiga tahun adalah 10.000 drachma dan 1 drachma sama dengan gaji sehari seorang tukang profesional saat itu (HI Marrou 1986). Jika dikonversi dengan gaji seorang kepala tukang profesional di Indonesia kini-katakan sekitar Rp 70.000-itu berarti gaji seorang guru di zaman Yunani Kuno adalah Rp 19.444.000 per bulan! Bandingkan dengan gaji guru di Indonesia saat ini dengan masa kerja 33 tahun hanya bergaji pokok Rp 1 juta (Kompas, 25/09/04).

KESIMPULAN
Jabatan guru juga merupakan sebuah profesi. Namun demikian profesi ini tidak sama seperti profesi-profesi pada umumnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa profesi guru adalah profesi khusus luhur. Mereka yang memilih profesi ini wajib menginsafi dan menyadari bahwa daya dorong dalam bekerja adalah keinginan untuk mengabdi kepada sesama serta menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik yang telah diikrarkannya, bukan semata-mata segi materinya belaka.

REFERENSI
1. Hand Out “Etika Profesi,” Unika Atmajaya.
2. Bernhard Kieser “Etika Profesi,” Tantangan untuk menjadi hati nurani rakyat”, 1986.
3. Franz Magnus Sureno “Etika Dasar,” 1986.
4. Catatan Etika Khusus Dosen Bapak Andre Ata Udjan, Unika Atmajaya.

 
Comments Off

Posted in Ringkasan Materi Kuliah

 

Comments are closed.

 
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Max visitors today: 1 at 12:12 am UTC
This month: 1 at 08-01-2014 12:41 am UTC
This year: 14 at 05-01-2014 04:39 pm UTC
All time: 92 at 11-05-2013 10:26 am UTC
Terima Kasih atas kunjungan anda...Wassalam